Berita Akurat - Fadli Zon yang merupakan Wakil Ketua DPR ngotot menuding bahwa ada yang janggal dalam kesimpulan dan pernyataan KPK atas kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras. Menurut dia, hasil audit BPK yang menunjukkan ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar sudah bisa membuktikan bahwa ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.
"Hasil audit BPK itu harus dikatakan benar, kalau misalkan salah, hasil audit itu harus dibuktikan di pengadilan. Kalau saya lihat , pasti ada yang abaikan dari hasil audit BPK ini KPK seperti bukan lembaga yudisial saja" ujar Fadli dalam diskusi dengan topik 'Mencari Sumber Yang Waras' di Warung Daun Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).
Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra) ini juga mengaku ada suatu kejanggalan yang terjadi dalam pernyataan KPK. Dia melihat KPK mengesampingkan hasil audit BPK lalu mengutamakan pendapat para ahli.
"Sejak kapan kerugian negara bisa dianulir oleh keterangan ahli ? Audit BPK harus diterima apa adanya, ini akan mendatangkan persoalan hukum dan ketatanegaraan" ujarnya lagi.
Padahal, lanjut Fadli, BPK sudah menggunakan dua Perpres dalam mengaudit pengadaan lahan RS Sumber Waras.
"Ada perpres 71 Tahun 2012 yang jadi dasar. Kemudian ada perpres 40 Tahun 2014. KPK ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran sih? Dalam temuan BPK menggunakan keduanya," terangnya.
2 komentar